Kamis, 04 Juli 2013

AIR MATA RASULULLAH MENJELANG PERANG BADAR


AIR MATA RASULULLAH MENJELANG PERANG BADAR


                Dalam Perang Badar, Strategi Nabi Muhammad SAW. Untuk melumpuhkan kekuatan musuhnya adalah menguasai mata air terlebih dahulu yang berada di Badar.
Dengan dikuasainya sumber mata air, minimal kondisi fisik pasukan dapat dijaga. Sebab, di padang pasir yang tandus, kering, panas, dan ganas ini, air adalah sarana yang sangat vital dalam kehidupan, lebih – lebih untuk kepentingan pasukan perang. Bagaimanapun kuatnya pasukan dan canggihnya strategi perang, jika pasukannya kekurangan air, kekuatannya bisa menjadi loyo. Bahkan, pasukan itu bisa mati kehausan karenanya. Inilah yang menjadi perhatian utama Rasulullah saw dalam perang Badar.
                Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. Membawa pasukannya ke mata air Badar agar bisa menguasai sebelum pasukan Quraisy datang. Rasulullah saw. Dan pasukannya tiba di tempat tersebut pada petang hari.
                Di sini Hubaib bin Al-Mundir tampil layaknya seorang penasihat militer seraya bertanya kepada Rasulullah saw.,
“Ya Rasulullah, Bagaimana pendapatmu tentang keputusan berhenti ditempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepadamu? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat, siasat, ataupun taktik perang?”
                Beliau lantas menjawab dengan lemah lembut, “Ini adalah pendapatku dan merupakan siasat dari taktik perangku.”
                Mendengar jawaban Nabi Muhammad saw. itu, Hubaib kemudian berkata, “Ya Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti disini. Pindahkan pasukan ini ketempat yang lebih dekat dengan mata air dari pada nanti didahului oleh orang-orang musyrik.”Kita berhenti ditempat tersebut lalu kita timbun kolam-kolam dibelakang mereka, lalu kita membuat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah kita selesai berperang menghadapi mereka, kita bisa minum dengan leluasa, sedangkan mereka tidak bisa.”
                Usulan Hubaib bin Al-Mundzir ini diterima oleh Rasulullah saw. Lalu beliau berkata kepadanya, “Engkau telah menyampaikan pendapat yg benar.”
                Selanjutnya Nabi Muhammad saw. memindahkan pasukannya hingga posisi mereka dekat dengan mata air. Posisi ini sangat menguntungkan daripada posisi musuh yang jauh dari tempat air. Separuh malam pasukan islam berada di tempat tersebut. Lalu mereka membuat kolam air kemudian menimbun kolam-kolam yang lain.
                Tatkala pasukan Islam sudah berhenti ditempat yang dekat dengan mata air, maka Sa’ad bin Mu’adz mengusulkan kepada Rasulullah saw. supaya pasukan Islam membuat tempat khusus bagi beliau untuk memberikan komando dalam perang nanti. Ini sekaligus sebagai antisipasi adanya serangan yang mendadak serta kemungkinan jika kaum muslimin terdesak dan belum bisa memastikan kemenangannya.
                Sa’ad lalu berkata, “Wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tenda bagimu? Bagaimana jika kami juga menyiapkan kendaraan disisimu? Biarlah kami saja yang menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepadad kita, maka itu memang kami inginkan. Namun jika hasilnya lain, engkau bisa langsung pergi dengan kendaraan itu untuk menyusul orang-orang yang ada dibelakang kami. Wahai Nabi Allah, mereka jauh lebih mencintaimu daripada cinta kami kepadamu. Jika mereka menganggap bahwa engkau harus menghadapi perang, tentu mereka akan senantiasa menyertaimu. Allah pasti membelamu bersama mereka, memberikan nasihat kepadamu, juga turut berjihad bersamamu.”
                Saran Sa’ad ini diterima oleh Rasulullah saw. dengan senang hati. Beliau juga tidak lupa mendoakan kebaikan kepada sa’ad. Kemudian kaum muslimin membuat sebuah tenda ditempat yang tinggi, tepatnya disebelah timur laut dari medan pertempuran.
                Ada beberapa pemuda Anshar yang ditunjuk Sa’ad bin Mu’adz untuk berjaga-jaga disekitar Nabi Muhammad saw.
                Kemudian Rasulullah saw. mempersiapkan pasukannya. Beliau lalu berkeliling dengan pasukannya di sekitar arena yang akan dijadikan ajang  pertempuran. Beliau menunjukan jarinya ke suatu tempat sambil berkata, “InsyaAllah, ini tempat kematian si fulan esok hari.”
                Pada malam itu, beliau lebih banyak mengerjakan shalat didekat pangkal sebuah pohon yang tumbuh disana. Sedangkan orang-orang muslim pada tidur dengan embusan napas yang tenang seakan-akan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan akan kemenangan. Mereka cukup istirahat pada malam itu, dengan harapan besok paginya dapat kabar gembira dari Allah.
                Ali bin Abi Thalib berkata, “Pada hari Perang Badar tidak ada orang yang menunggang kuda kecuali Al Miqdad. Aku melepaskan pandangan ke kanan dan ke kiri. Semuanya tidur dengan nyenyak karena kelelahan, kecuali Rasulullah saw. Beliau, yang berada di bawah sebatang pohon, terus melakukan shalat sambil menangis hingga menjelang pagi.[13]
Nabi Muhammad saw.  menangis  dalam shalatnya menjelang Perang Badar adalah dalam usaha memohon pertolongan kepada Allah agar kaum muslimin diberi kemenangan. Sekaligus, untuk mengembalikan wibawa kaum muslimin dari penghinaan dan penindasan kafir Quraisy.
                Peristiwa tersebut terjadi pada malam jum’at tanggal 17 Ramadhan, 2 Hijriah. Sementara itu keberangkatan beliau menuju medan Badar pada tanggal 8 atau 12 dari bulan yang sama.[14]






[13] Insan Kamil, hlm 245.
[14] Sirah Nabawiyyah, hlm. 279.

Selasa, 02 Juli 2013

It isn't all about money for marginalised Iranians

 Michael Bachelard

Michael Bachelard Indonesia correspondent for Fairfax Media

July 3, 2013

Reza Mohobalipour.

Convert: Reza Mohobalipour. Photo: Michael Bachelard

In the tough new opinion of the Australian government, the thousands of Iranian asylum seekers now arriving by boat are ''mostly'' economic migrants, and more of them need to have their refugee applications rejected.

But among one large group of Iranians in Indonesia - who narrowly survived yet another boat sinking off the coast of Java this week - the stories are as varied as the individuals telling them.

Mohammad Torabi is a Shiite Muslim - a part of Iran's majority religious group, which Foreign Minister Bob Carr says, by definition, rules him out of refugee status.

But he says he is also a musician whose love of rock music, including banned instruments the guitar and piano, have seen him jailed repeatedly for subversion and branded an Israeli and American spy.

Abbas Shepur Aziz has now fled his country twice in a lifetime. Like about half of this group he is a Faili Kurd and, when he was nine years old, his family was forced to flee Iraq under Saddam Hussein. Now, 33 years later, he wants to escape his status as a second-class citizen in Iran, where he says his child cannot go to university and he is prevented from registering a car or obtaining official papers of any kind.

Another man says he is a bankrupt; another, Reza Mohobalipour, is a Christian convert in a country where ''apostasy'' means misery, and sometimes the death sentence.

Bizhan Jahangir acts as the interpreter for this group of about 60 men, women and children, who are now in temporary immigration detention in an Indonesian hotel.

Mr Jahangir is one of the Shiite majority middle-class - another group on Senator Carr's hit list. But this former food shop owner says he made a big mistake when he argued with his local clergyman.

''He was talking about the election and … because he defended the government, I had an argument with him,'' Mr Jahangir says. ''After this they put pressure on my business. They came to my store every day and they checked the prices. I had to close the store. I had a problem with the priest, so I ran away.''

Mr Jahangir admits that financial problems in Iran's struggling, sanctions-beset economy are ''the first'' reason why many of these people have fled. But then he tries to articulate the mix of political and economic motives that have driven 4271 to take the dangerous boat journey so far this year.

''Because they have many problems in Iran, especially economic, they want to be against the government, and then the government would arrest them,'' he says.

''Some people in Iran have satellite TV. They can see the other world - your country, Australia. If you are a citizen you can talk about your government, legally, and demonstrate and strike.

''If in Iran you talk about member of the family of a politician, you will be dead. If you talk about the economy, they'll say you are an American spy, Israeli spy.

''The leader [of Iran] is a dictator, they force people to behave like them … girls should wear the scarf, and music is forbidden.''

Is this enough, though, for these people to be granted refugee status under the ''political opinion'' in the refugee convention? That's up to Australia's courts and tribunals, whose discretion regarding these refugees Senator Carr wants to reduce by way of new ''hard-edged'' country assessments.

But the Immigration Department's June 2013 Country Guidance Note for Iran already sets a high bar for politically based asylum claims.

''The harm feared must involve serious harm, be systematic and discriminatory in nature and … the applicant's political opinion is the essential and significant reason for the persecution.''

These Iranians are aware of the change of government in Australia, and that it might be bad news for them. They already know that, when making their claims, they must emphasise politics not economics.

After their experiences on boats, though, some are ''really scared'' of trying the journey again and will try to return to Iran. Others have decided to wait in Indonesia and apply through official channels for refugee status.

Still others are determined to catch another boat and take their chances, again, on the ocean.

It isn't all about money for marginalised Iranians

Tough talk rocks the boat with Indonesia

 Daniel Flitton

Daniel Flitton Senior Correspondent

July 3, 2013

The Coalition's dud turn-back-the-boats policy is irritating our closest neighbour.

Illustration: Andrew Dyson.

Illustration: Andrew Dyson

The slogan ''Turn back the boats'' has worked a type of political alchemy. Tony Abbott has so often chanted this incantation, and its severely qualifying coda, ''when safe to do so'', that he has managed to transform lead into gold, fiction into fact. Abbott sounds tough on protecting the borders, even though the policy is a dud.

The idea of sending the navy to chase away asylum seekers on the open ocean is a nonsense, has proved never to be safe, and serves only to annoy the neighbours. Kevin Rudd is right to call the Coalition's bluff ahead of his talks with Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono this week. Australia's relationship with Indonesia is hostage to the boats issue and this will continue until politicians stop pretending the problem can be forced back on the region.

This also panders to a persistent strain in Australian opinion that sees Indonesia as the big bad. Labor fell into this trap with its cattle export ban, an overreaction born of cultural suspicions. No wonder only 33 per cent of Australians think Indonesia is a democracy, according to a Lowy Institute poll, when the country is treated as a scapegoat for our anxieties.

Rudd certainly provoked outrage last week by wondering aloud whether Abbott was ''trying to risk some sort of conflict with Indonesia'' with the turn-back plan. Perhaps Rudd was reflecting on his own failings as prime minister first time around, trying to force an Australian customs ship to land rescued asylum seekers in Indonesia. But Coalition frontbenchers gagged at what one called this ''utterly irresponsible and reckless'' remark and accused Rudd of a diplomatic gaffe by dragging Indonesia into Australian politics. Even John Howard got in on the act, thundering at the weekend: ''What the current Prime Minister of Australia has done to that relationship over the last two days is absolutely disgraceful.''

What is it they say about pots and kettles? In 2002, leading up to the invasion of Iraq, Howard happily dragged Indonesia into Australia's domestic debate about justifying pre-emptive war. Howard mused in a television interview he would be quite willing to take action against terrorists in a neighbouring country planning an attack on Australia. ''Oh yes, I think any Australian prime minister would'' - a statement made with no qualification, no soothing diplomatic niceties to couch the hypothetical, perhaps to say, ''but only after we had sought to engage local authorities or in the face of an imminent threat'', or some other blandishment covering the fact here was an Australian leader threatening a commando raid on another country.

Howard was swiftly reproached by Indonesia, Thailand and the Philippines, who saw such rhetoric as a dangerous escalation. He copped it again from Jakarta during the 2004 election campaign when reviving the idea. Howard's foreign minister, Alexander Downer, sought to charm this matter away. ''Of course we haven't any intention of sending troops into Indonesia without the approval of Indonesia,'' Downer pledged. Jakarta's ambassador to Canberra also revealed Downer had given a similar private assurance the first time around.

So why cause all the fuss? Howard sounded tough at home, to the audience that counts, the voters. Indonesians, meanwhile, got the impression their objections were not taken seriously.

Abbott is employing the same trick with the turn-back plan. Whenever challenged to explain how it actually will work, given the history of vessels being sabotaged as soon as a warship appears on the horizon, the Coalition claims the finer operation details will be sorted out in office on advice from navy commanders. Never mind that in a manual on leadership ethics navy chiefs celebrate a captain defying orders from the Howard government in 2001 to turn back an asylum seeker boat.

But the damage from this phantom policy really comes in relations with Indonesia, which has made its unease abundantly clear. But the Coalition dismisses Indonesian complaints by saying the plan is understood in Jakarta - despite not being well explained at home - and that it will not impose on Indonesia's sovereignty.

When Indonesia's vice-president last month became the latest in a long line of officials to criticise the idea, the Coalition blamed journalists for asking misleading questions, which actually suggests the policy is not well understood in Indonesia at all.

It also insults the Indonesians by suggesting they were unprepared for what is an obvious question about the plans of the party tipped to take government. But at home the turn-back notion has worked a treat, giving the Coalition a simple-sounding plan while Labor has floundered from one ''solution'' to another.

Abbott had his own meeting with Yudhoyono last year, quite a feat for an opposition leader. But he didn't raise turn-backs and should dump the plan before ever meeting him as prime minister. Australia needs to drop its swagger when dealing with Indonesia, or risk a massive neighbour to the north, with an economy on track to outsize our own, looking south with disdain.

Daniel Flitton is senior correspondent.

Tough talk rocks the boat with Indonesia

Economy uncertain, Bowen cautions

 Peter Martin

Peter Martin Economics correspondent

July 3, 2013

Chris Bowen.

'Calling it as I see it': Chris Bowen. Photo: Alex Ellinghausen

Treasurer Chris Bowen has recast Labor's economic message, warning of an uncertain outlook that will require "careful management".

A week after the former prime minister Julia Gillard insisted the economy was "growing, stable and strong", Mr Bowen said commodity prices were starting to slide and mining investment was turning down.

"Demand for resources is starting to moderate, partly due to China's economic transition and transformation that it is dealing with," he told his first full press conference as Treasurer.

"Since the 2013-14 budget we have seen the price of iron ore fall by around 15 per cent and the price of gold fall by around 21 per cent.

"We are seeing a transition from the investment phase of the mining boom to the production phase. The investment and construction phases were very labour intensive, soaking up workers throughout the economy.

"The production phase will be very different.

"Managing the transition and dealing with the decline in our terms of trade will require very careful management in the coming months and years."

The Reserve Bank was on standby to cut interest rates again if needed.

''The Reserve Bank still has considerable room to move if they feel the need in coming months," he said. "If we see that the economy needs more support because global growth becomes less stable or other factors change, the bank does have the capacity for further changes into the future."

Mr Bowen made his remarks after the Reserve Bank left its cash rate on hold for the second consecutive month, confirming in a statement released after the meeting that the inflation outlook "may provide some scope for further easing should that be required".

Asked whether he was reframing Labor's economic message now that the leadership had changed, he said he was "calling it as I see it".

"I have been Treasurer now for a few days and as I see it, the Australian economy is resilient and the Australian economy has grown well, due in large part to this government's strong economic management. But as I see it there is a transition to manage.

"You will forgive me for saying it is this government that has the skills and experience to provide that economic management. The opposition has a different approach."

Each of Mr Bowen's references to strong growth were in the past tense, in contrast to former prime minister Ms Gillard who told the Committee for the Economic Development of Australia last Monday the economy remained strong.

Asked whether he thought the budget promise of a small surplus in 2015-16 was still achievable, Mr Bowen said he stood by the budget forecasts.

However he said the economy had to be managed "prudently", which meant the budget had to be turned around "without embarking on the massive wholesale cuts to jobs and services which Mr Abbott advocates''.

"Managing large transitions is what Labor governments do," he said.

"It is what Hawke and Keating did in the 1980s and 1990s, it is what the Rudd government did in the global financial crisis more successfully than any other advanced economy."

The new Labor leadership's relationship with business was good. Speaking after a meeting with Prime Minister Kevin Rudd, the president of the Business Council, Tony Shepherd, said it had been an "opportunity to press the reset button".

HSBC chief economist Paul Bloxham said Mr Bowen's remarks represented a "distinct change of rhetoric" from the former treasurer Wayne Swan and Ms Gillard.

"The Gillard/Swan combination stressed potential of the economy, the Rudd/Bowen combination is stressing the risks," he said.

"Both approaches are appropriate, but the new team is choosing a different emphasis."

Economy uncertain, Bowen cautions

Senin, 01 Juli 2013

Cara Mengetahui Nomor IMEI

assalamu'alaikum sobat,

karena semakin berkembangnya zaman, yang tadinya gelap gulita tidak ada penerang sdikitpun, dan alat-alat elektronik, sampai sekarang yang serba modern, dari mulai mau makan tidak perlu pakai kayu bakar/tungku, cukup kita colokan sudah jadi (magic com),  pengen tau kabar saudara kita,kerabat, teman, sahabat, dan pacar tidak perlu pake surat - suratan, sudah cukup tinggal click dan terkirim (HandPhone).
iya, handphone yg sudah seperti wajib untuk kita miliki sehingga sampai sekarang para pabrik HP sudah saling berbondong - bondong untuk menjadikan produknya yang paling terbaik diantara terbaik, dan karena perkembangan ide" para ilmuan HP :D maka terciptalah smartphone yg smpai skrng ini sring kita gunakan dalam khidupan sehari-hari,



Oke basa basinya mungkin cukup dulu, kita langsung menuju ke TKP,

Cara Melihat Nomor IMEI pada Nokia Lumia

pertama ketik *#06# kemdian gak perlu tekan call maka akan muncul 15 digit angka nomor IMEI hh Anda.
Contoh : 355910.05.5658399
Angka ketujuh & kedelapan
nomor IMEI ini adalah 05. Itu berarti hp tersebut diproduksi di amerika serikat dengan kualitas yang sangat-sangat bagus.
jika tujuh dan delapan adalah 00. Itu berarti hp tersebut diproduksi di Finlandia dengan kualitas yang sangat bagus.
Jika angka ketujuh dan kedelapan adalah angka 02 atau 20, maka hp tersebut dibuat di Asia dengan kualitas yang jelek.
Jika angka ketujuh dan kedelapan adalah angka 08 atau 80, maka hp tersebut dibuat di Jerman dengan kualitas lumayan.
Jika angka ketujuh dan kedelapan adalah angka 03, maka hp tersebut dibuat di Prancis atau Canada dengan kualitas paling baik.
Jika angka ketujuh dan kedelapan adalah angka 04, maka hp tersebut limited edition dibuat khusus di Korea dengan kualitas terbaik di dunia.
Jika hh anda tidak termasuk dari salah satu di atas, berarti hp Anda adalah hp palsu.

Semoga bermanfaat
wassalamu'alaikum wr.wb

Labor voters swing support to Rudd

Peter Martin 

Peter Martin Economics correspondent

July 1, 2013

Kevin Rudd on the election trail in the town of Springwood in the lower Blue mountains with local member Susan Templeman and supporter Bennedict Kennedy-Cox wearing an old campaign tshirt. The newly elected head of Australian Labor was generally well received by elated by the local constituency.

Well-received: Kevin Rudd on the election trail in the town of Springwood in the lower Blue mountains with local member Susan Templeman and supporter Bennedict Kennedy-Cox wearing an old campaign t-shirt. Photo: James Alcock

Labor voters have overwhelmingly endorsed the decision to replace Julia Gillard with Kevin Rudd.

New findings from a Fairfax ReachTEL poll conducted immediately after the switch show 74 per cent of the Labor voters in Bill Shorten's Victorian electorate of Maribyrnong support the change. Only 19 per cent disapproved.

In Speaker Anna Burke's Melbourne electorate of Chisholm 60 per cent of Labor voters support the switch. Only 24 per cent were opposed. In the Sydney electorate of Blaxland, held by Home Affairs Minister Jason Clare, 68 per cent of Labor voters were in favour. In the electorate of McMahon, held by new Treasurer Chris Bowen, Labor voters' support for the switch exceeded 80 per cent.

The Prime Minister Kevin Rudd and indidgenous woman Julie Turner

Warm welcome: Mr Rudd at the memorial service for Yunupingu on Sunday. Photo: Glenn Campbell

Most Coalition voters oppose the change. The poll shows 60 per cent of Liberal voters disapprove, only 24 per cent approve and 16 per cent are undecided.

Support for the removal of Ms Gillard also divided along gender lines. Among all men, 55 per cent support the change and only 33 per cent oppose it. But among women opinions are evenly balanced - 42 per cent support Ms Gillard's removal, 43 per cent oppose it.

The poll finds a clear majority of voters in all four of the Labor seats believe Kevin Rudd would make a better Prime Minister than Tony Abbott. The margin is a healthy 58 to 42 per cent.

<br>

ReachTel used an automated telephone response system to poll around 650 electors in each of the four electorates on Thursday night. The answers were weighted by age and gender.

Mr Abbott ducked a challenge to debate Mr Rudd on the economy on Sunday, telling Network Ten if the new Prime Minister wanted a debate he could recall Parliament.

Mr Rudd had asked Mr Abbott to debate him on economic questions at the National Press Club "sometime next week or sometime the following week".

Mr Rudd said on Friday he wanted "an open public debate, to start off with, on debt and deficit".

Asked if he was scared to debate the Prime Minister, Mr Abbott said he debated him every day.

"I mean, Mr Rudd can recall Parliament if he wishes to have a debate. As soon as he names the election date, then the election debate will be in full swing," he said.

Deputy Prime Minister Anthony Albanese said it was unlikely the Parliament would be recalled ahead of the election.

"That's an option, but I wouldn't book tickets for question time," he told Sky News.

Labor voters swing support to Rudd

Simon Crean to Quit Politics, New Rudd Cabinet Announced

 Judith Ireland

Judith Ireland Breaking News Reporter

July 1, 2013 - 2:30PM

Prime Minister Kevin Rudd's new frontbench has been sworn-in as critics and commentators question his claim that women have a more prominent role in this Ministry than any before it.

Play Video

Last-minute Rudd backer Bill Shorten has been rewarded in the new look ministry, adding education to his existing workplace relations portfolio.

Kevin Rudd unveiled his ministry in Newcastle on Monday as former trade and regional Australia minister Simon Crean - who was tipped to secure a spot in Mr Rudd's new frontbench - announced he was quitting politics at the upcoming election.

Switched to Rudd: Bill Shorten.

Switched to Rudd: Bill Shorten. Photo: Andrew Meares

Mr Shorten, who dramatically changed his support from Julia Gillard to Mr Rudd before the leadership ballot last week, will now have responsibility for the school funding reforms.

While Brendan O'Connor, a Gillard supporter, loses the immigration portfolio to Tony Burke, he will take an element of Mr Shorten's old responsibilities - employment - along with skills and training.

"Bill has a strong mind, he also has a strong ability to communicate," Mr Rudd said, explaining this was needed to advocate for the Better Schools plan.

Simon Crean's election challenge soon overshadowed the adoption apology.

Former Labor leader Simon Crean to quit politics. Photo: Andrew Meares

Other Rudd backers have also been rewarded in the new-look ministry.

Joel Fitzgibbon has been made Minister for Agriculture, while Ed Husic and Alan Griffin have been made parliamentary secretaries to the Prime Minister, with Mr Griffin also taking on the role of cabinet secretary.

The reshuffle comes after a number of senior ministers - including Greg Combet, Stephen Conroy, Peter Garrett, Craig Emerson and Joe Ludwig - quit their positions in the wake of the Labor leadership ballot last Wednesday.

Carbon tax policy change will have "significant budget implications": Climate Change Minister Mark Butler.

New Climate Change Minister Mark Butler. Photo: Alex Ellinghausen

Chris Bowen has already been sworn in as Treasurer and Anthony Albanese as Deputy Prime Minister following the resignation of Wayne Swan.

Mr Albanese will take on responsibility for the NBN as Minister for Communications and Broadband. He retains his infrastructure and transport portfolio.

"This is a large set of responsibilities for a man with a prodigious work ethic and a heart for all Australia," Mr Rudd said.

Mr Rudd told reporters in Newcastle on Monday that the core task of government was to "keep the economy strong".

"I have assembled today a strong economic team, one with vastly more experience and vastly more competence than those we face opposite," he said.

Along with Mr Bowen, who was appointed Treasurer last week, Penny Wong keeps her position has Finance Minister.

Assistant Treasurer David Bradbury picks up financial services and superannuation from Mr Shorten.

Another key Rudd backer, Kim Carr, rejoins cabinet with responsibility for innovation, industry, science, research and higher education.

Other winners and losers

In another significant change, with Mr Burke, the former environment minister, taking on immigration, Mark Butler swaps mental health for climate change, environment, heritage and water. Mr Burke will, however, keep the arts portfolio.

Another key Rudd supporter, Richard Marles, will enter cabinet as the Minister for Trade - taking over from Dr Emerson, who is also quitting politics.

Mr Marles had earlier quit his role as parliamentary secretary for foreign affairs after the March leadership ballot.

Melissa Parke, who has worked as a senior lawyer in the United Nations, has been promoted to the ministry as the first Minister for International Development. "Melissa has a passion for this area," Mr Rudd said.

Outspoken Labor Left leader Doug Cameron has been made parliamentary secretary for housing and homelessness.

On Sunday, Fairfax Media reported that the announcement of the new cabinet and outer ministry was delayed as Mr Rudd was not able to fill some crucial roles as quickly as he hoped. Labor sources said a number of ministerial offers were refused and efforts were poured into coaxing some key Gillard ministers back into cabinet.

On Monday, Opposition Leader Tony Abbott said Mr Rudd's new look team "is not even the B team, it's the C team".

When asked if Mr Abbott was planning a Coalition reshuffle, Deputy Opposition Leader Julie Bishop said she didn't believe so.

"While Kevin Rudd rewards those who've been disloyal and dishonest and deceitful towards the Prime Minister ... we in the Coalition have remained steady and calm and measured," she said.

In a surprise move, Home Affairs and Justice Minister Jason Clare has been moved to the outer ministry and loses the cabinet secretary role.

Mr Clare, who has been touted as a future Labor leader, was only recently promoted to cabinet. He waited until the final week of the Gillard government to switch his support to Mr Rudd.

It is understood Mr Clare argued strongly to retain his ministries, especially because he is due to announce major reforms soon to customs and border protection.

Kate Lundy - a strong supporter of Ms Gillard - loses the prized sports portfolio to Senator Don Farrell. Ms Lundy keeps multicultural affairs and will be minister assisting for the digital economy (a new role) as well as minister assisting for innovation and industry.

Another to lose out in the reshuffle was the member for Fraser in the ACT, Andrew Leigh, who lost his position as parliamentary secretary for the Prime Minister.

''My view was that having supported the former Prime Minister in Wednesday night's ballot the honourable thing to do was to offer my resignation,'' Mr Leigh said.

''Kevin accepted that and said he wanted me to play a role on international economic issues.''

Mr Leigh said he would be advising Mr Rudd ''on how changes in the global economy affect Australia's position and the transition of Australia's economy with global commodity process falling''.

Foreign Minister Bob Carr, Attorney-General Mark Dreyfus and Resources Minister Gary Gray all keep their positions. Mr Smith, despite announcing plans to retire at the upcoming election, will continue as Defence Minister.

Mr Rudd's new ministry was sworn-in at Government House by the Governor-General Quentin Bryce on Monday afternoon.

Families Minister Jenny Macklin arrived late to muffled laughter,
smiling sheepishly.

"Would you please stand, not for the arrival of Jenny Macklin, but for
the arrival of the Governor-General," the official said.

Crean quits politics

When announcing the line-up, Mr Rudd acknowledged Mr Crean's departure and his contribution to politics.

The former Labor leader joined Stephen Smith, Ms Gillard, Mr Garrett, Dr Emerson and Mr Combet in deciding not to contest the upcoming election.

Mr Crean has been on the backbench since March this year, when he unsuccessfully called on Mr Rudd to challenge then prime minister Ms Gillard.

Mr Crean, who served as opposition leader between 2001 and 2003, stood in last week's ballot for the deputy leadership, but lost to Mr Albanese.

Mr Rudd said he had spoken to Mr Crean on Sunday.

"He has been an extraordinary leader in our movement for a long time," Mr Rudd said.

Mr Crean said he had turned down an offer to serve in Mr Rudd's new cabinet.

"I welcomed that, but I indicated to him I had come to the decision not to contest the next election and he should take that into account,'' he told Fairfax Radio on Monday.

"I left him essentially the option to use the position to regenerate or if he needed me to plug a gap until the election I was happy to."

Leadership change sees bounce in polls

The reshuffle comes as another poll indicates that Labor has received a significant bounce from its move back to Mr Rudd.

Newspoll shows the Coalition still has an election-winning lead, but the gap has now tightened to 51 to 49 per cent, two-party-preferred.

A ReachTEL poll of key seats published by Fairfax Media over the weekend found that Mr Rudd was preferred prime minister over Mr Abbott, leading 70 per cent to 30 per cent.

Six women in cabinet

Three women have been promoted to cabinet in Mr Rudd's reshuffle.

Julie Collins joins cabinet as Minister for Housing and Homelessness, and Catherine King will retain the regional portfolio.

Jacinta Collins also joins cabinet as Minister for Mental Health and Ageing.

The promotion of Ms King, Ms Collins and Senator Collins bring the total number of women in cabinet to six, with Senator Wong, Ms Macklin and Tanya Plibersek.

''This will the largest number of women in the Australian cabinet in history, and the same for the ministry at large,'' Mr Rudd told Channel Seven on Monday morning.

Asked if he made the appointments because he feared a backlash after he deposed Australia's first female prime minister last week, Mr Rudd replied: ''These are women who are strong, professional, highly experienced and they are there exclusively on their merit.''

Ms Macklin keeps families, disability reform and indigenous affairs and Ms Plibersek adds medical research to her responsibility for health.

 

with Jonathan Swan, AAP

Simon Crean to Quit Politics, New Rudd Cabinet Announced